Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam suatu negara pasti membutuhkan perencanaan keuangan untuk menghitung penerimaan negara dan pengeluaran dari kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah agar dapat mencapai tujuan dan cita cita nasional serta memajukan kesejahtran masyarakt .Di Indonesia Rencana keuangan itu disebut APBN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Sumber – sumber penerimaan Negara
Pendapatan pajak dalam negeri
Pendapatan pajak
Pendapatan pajak bumi dan bangunan
Pendapatan cukai
Pendapatan pajak internasional
Pendapatan bea masuk
Pendapatan bea keluar
Penerimaan bukan pajak
Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA MIGAS)
Penerimaan sumber daya alam non minyak dan gas bumi (SDA NONMIGAS)
Pendapatan bagian laba BUMN
PNBP lainnya
Pendadpatan BLU
Penerimaan Pembangunan

Pengeluaran negara :
Secara garis besar , pengeluaran negara dikelompokkan menjadi 2 :
1. Pengeluaran rutin
2. Pengeluaran pembangunan

Analisis APBNP 2015
Dalam APBN-P 2015 ditetapkan target pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.761,6 triliun dan pengeluaran negara sebesar Rp 1.984,1 triliun . Sehingga defisit anggaran sebesar Rp 222,5 triliun atau 1.9% terhadap PDB. Presentasi itu tidak mengalami perubahan dari yang diusulkan di RAPBN-P 2015. Target penerimaan pajaka mencapai Rp 1.489,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 269,1 triliun dan hibah Rp 3,3 triliun. Untuk subsidi disepakati Rp 137,8 triliun . Secara keseluruhan , ada perubahan dari sisi pendapatan yang menurun awal RAPBN-P 2015 Sebesar 7,3 triliun dan penghematan belanja Rp 29,6 triliun serta pembiayaan Rp 7,2 triliun.

 Sementara itu Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) hingga periode 20 Mei 2015 tercatat mengalami defisit. Menurut Menteri Keuangan , Bambang Brodjonegoro pendapatan negara mencapai Rp 502,7 triliun atau 28,5 persen dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun. Sementara belanja negara ikut melambung menjadi Rp 548,7 triliun atau 27,7 persen sejak Januari-20 Mei ini.
 Penerimaan perpajakan sampai 20 Mei 2015 sebesar Rp 502,7 triliun. Jadi defisit anggarannya Rp 50 triliun. Adapun pendapatan negara terkumpul Rp 476,3 triliun atau 27 persen dari patokan APBN-P, sementara belanja negara mencapai Rp 540,5 triliun atau 27,2 persen dari target. Jadi defisit pada 15 Mei 2015 sebesar Rp 64,3 triliun atau 0,55 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target defisit sampai akhir tahun 1,9 persen dan punya toleransi sampai 2,2 persen.

Pemerintah butuh kerja ekstra karena sampai saat ini APBN masih defisit . Dalam rangka menutupi defisit anggaran tersebut, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang tepat guna memperoleh sumber pembiayaan rendah dan tingkat resiko yang bisa ditolerir. Kabijakan yang dapat dilakukan :
1. Menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman multilateral, namum harus dilakukan dengan selektif dan berhati-hati dengan mengupayakan beban pinjaman paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan tenggang waktu panjang.
2. Pemerintah harus lebih memprioritaskan sumber pembiayaan dalam negeri ketimbang luar negeri, seperti : melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) , penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
3. Mengurangi subsidi
4. Mengalokasikan anggaran tepat sasaran , tepat pada sektor produktif guna mendorong penrtumbuhan ekonomi misalnya infratruktur.
5. Memaksimalkan penerimaan dalam negeri, yaitu pajak. Perlu diberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kecurangan di sektor perpajakan mengingat penggelapan pajak sangat merugikan negara.

Daftar referensi:

m.bisnis.com

Liputan6.com

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi Gunadarma, Kenari